Information Technology

Good Governance atau yang sering diterjamahkan menjadi ketata pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab (Akuntabilitas ) sejalan dengan prinsip demokrasi, Efektip dan efisien. Selain itu pemerintah yang dicita citakan adalah juga mengandung prinsip mengikutsertakan masyarakat (Partisipasi), terbuka (Transparansi), Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya penerapan ketata permintahan yang baik adalah pelayanan Publik yang lebih baik kepada masyarakat . Untuk mencapai ke citas cita idial tersebut dipemerintahan perlu memperbaiki sistim birokrasi yang ada. Karena selama ini birokrasi cendrung tidak seperti apa yang diharapkan .Birokrasi yang ada tidak bisa menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk mencapai tujun pemerintahan.

Selain itu E-Government menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien, partisipasip berkeadilan, demokrasi dan yang terpenting lagi adalah Transparancy dan accountability , hal ini merupakan unsur penting dalam sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa e-gov penting dalam repormasi birokrasi dengan harapan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat , namun untuk penerapannya memang tak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.